Era Mega Selesai, Saatnya Beri Kesempatan Sultan HB X

JAKARTA, SENIN - Ketua Plh Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) H Roy BB Janis mengatakan kini saatnya Megawati Soekarnoputri membalas budi atas jasa-jasa Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dengan memberikan posisi Capres PDIP kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Saatnya Megawati membalas budi dan dengan jiwa besar memberikan kesempatan Sultan menjadi presiden, mengingat histori hubungan Bung Karno dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, di masa memperjuangkan kemerdekaan RI," ujar H Roy Janis ketika dihubungi Persda, Senin (26/1).

Menurut Roy, kalau bukan karena jiwa besar Sultan Hamengku Buwono IX yang merelakan ibukota negara pindah ke Yogyakarta, maka duet kepemimpinan Sukarno-Hatta waktu itu bisa saja berakhir. Kalau bukan karena berjiwa kenegarawanan maka bisa saja Sultan mengambil alih kekuasaan, namun itu tidak dilakukannya.

"Jadi saatnya Megawati harus berjiwa negarawan juga seperti yang ditunjukkan Sultan Hamengku Buwono IX kepada Sukarno," tegasnya.

Bagi Roy yang pernah jadi Ketua Fraksi PDIP DPR RI mengatakan, era Mega sudah selesai dan saatnya memberi kesempatan kepada Sultan Hamengku Buwono X untuk memimpin negara ini.

"Harus disadari parpol itu bukan milik pribadi, tapi sebagai alat perjuangan. Kalau Mega yakin dengan Sultan maka dia harus rela posisi capres diberikan kepada Sultan dan mencari cawapres pendamping Sultan dari luar Jawa," ujarnya.

Ditanya apakah Mega akan rela memberikan posisi capres kepada Sultan, bagi Roy yang mantan petinggi di PDIP itu mengatakan, Mega akan rugi sendiri karena Mega sudah sulit untuk dijadikan pemimpin, sementara Sultan sangat diharapkan orang banyak tapi kendalanya belum dapat partai sebagai kendaraan politiknya.

"Mega sebaiknya jadi king maker saja, nggak usah ikut nyapres, tapi mencalonkan Sultan sebagai capres PDIP. Mega harus legowo," ujar Roy.

Sumber: "http://www.kompas.com/read/xml/2009/01/26/1758526/eramegaselesaisaatnyaberikesempatansultanhbx"

Roy Janis Lawan Megawati

ROY JANIS LAWAN MEGAWATI
Oleh Tjipta Lesmana

Fenomena politik yang menimpa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setelah Kongres II di Bali menarik untuk disimak. Fenomena itu adalah (a) tampilnya Roy BB Janis sebagai pemimpin Gerakan Pembaharuan PDIP; (b) semakin sengitnya perseteruan antara Roy dan Megawati, masing-masing mengeluarkan ancaman untuk memecat lawannya, dan (c) terjadinya aliansi antara Roy-Arifin Panigoro-Laksamana Sukardi.

Tidak banyak orang yang tahu Roy BB Janis dan Megawati pada awalnya berteman dekat sekali. Mereka sesungguhnya kawan seperjuangan tatkala masih bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di era Soeharto. Ketika itu sudah ada tanda-tanda PDI bakal "mbalelo" terhadap kekuasaan Soeharto. Menjelang Sidang Umum MPR 1993 "kelompok radikal" PDI tiba-tiba mengeluarkan pernyataan terbuka yang intinya supaya Soeharto tidak dipilih kembali sebagai Presiden.
Tidak banyak media yang berani memuat pernyataan ini, mengingat situasi politik waktu itu. Pernyataan itulah yang menjadi faktor utama kenapa Megawati kemudian "diinjak-injak" oleh kekuasaan Soeharto hingga klimaksnya pada 27 Juli 1996. Megawati dipandang sangat berbahaya yang ingin menggulingkan Soeharto.

"Kelompok radikal" PDI terdiri atas sekitar 10 anggota, antara lain Megawati, Roy Janis, Laksamana Sukardi, Sophan Sophiaan, dan Tarto Sudiro. Mereka semua anggota MPR. Mereka sering mengadakan "rapat gelap" di lokasi yang berpindah-pindah untuk membahas situasi negara. Dalam rapat-rapat, Megawati selalu menolak tampil ke depan, walaupun dibujuk-bujuk oleh rekan-rekannya.

Sebuah sumber mengatakan wawasan politik Mega ketika itu masih tergolong "hijau", ngomong pun belum berani, apalagi memimpin rapat. Dia lebih banyak diam dalam rapat-rapat dan lebih suka menyuruh Roy dan Tarto Sudiro memimpin rapat. Hampir semua anggota kelompok itu diam-diam sudah sepakat untuk mendorong Mega tampil memimpin "PDI baru", menggusur Soerjadi yang dinilai sudah terkooptasi pada kekuasaan Soeharto.

Kacang Lupa Kulitnya

Perjuangan "kelompok radikal" semakin sengit ketika aparat keamanan semakin keras menekan mereka. Setelah melalui perjuangan panjang, bahkan nyaris terancam nyawa, Megawati akhirnya berhasil diusung sebagai Ketua Umum PDI, nama partai pun berubah menjadi PDIP.

Kawan-kawan Mega, khususnya Roy, rupanya berpendapat mereka punya andil sangat besar dalam mengusung Mega ke kursi pimpinan tertinggi PDIP yang akhirnya membawa dirinya ke kursi Presiden. Tapi, di mata mereka, Mega ibarat "kacang yang melupakan kulitnya".

Sejak menduduki jabatan Wakil Presiden, Mega dikabarkan mulai menjaga jarak dengan mereka. Untuk bertemu di kantornya pun, yaitu Istana Wakil Presiden, tidak bisa. Ketika Gus Dur menjadi Presiden, orang-orang kepercayaannya langsung diberikan tanda "pass khusus" sehingga mereka bisa keluar masuk Istana dengan bebas. Tapi, hal serupa tidak berlaku untuk Megawati.

Ketika Mega akhirnya menjadi Presiden, komunikasi bertambah sulit dan bertambah formal. Satu-satunya forum untuk berinteraksi hanyalah "forum Selasaan", yaitu rapat DPP di Lenteng Agung setiap hari Selasa.

Sejumlah kader partai - seperti Roy, Arifin dan Kwik Kian Gie - tidak suka melihat perilaku Ir Soetjipto yang suka menjilat. Dalam pemilihan umum (Pemilu) 1999, PDIP menang di Pulau Jawa (termasuk Jawa Barat di mana Golkar sangat kuat), Bali, Sumatera dan Lampung, kecuali Jawa Timur yang kalah satu kursi dari PKB. Ketika itu, Soetjipto Ketua DPD PDIP Jawa Timur. Di DKI Jakarta, PDIP menduduki peringkat I, menyabet 30 kursi DPRD. Roy-lah yang menjabat Ketua PDIP Jakarta.

Tahun 1999 MPR menggelar Sidang Umum, Tjipto diangkat Ketua Fraksi MPR, sedang Herry Achmadi Sekretarisnya. Lagi-lagi ia gagal mengusung Mega ke kursi Presiden. Pemilu tahun 2004, PDIP kalah memalukan. Ironisnya, Tjipto juga yang dipercayakan Megawati sebagai Ketua Tim Pemenangan Pemilu, dan Herry Achmadi sebagai Sekretaris. Dalam Kongres II yang baru lalu, Tjipto memang tidak lagi dipasang sebagai Sekjen, tapi Mega tetap mengangkatnya sebagai salah satu Ketua. Pramono dijadikan Sekjen.

Kelemahan Mega dalam memimpin partai, kata sebuah sumber, ia tidak menerapkan "merit system". Orang yang berjasa pada partai tidak pernah diberikan rewards. Sebaliknya, orang yang gagal tidak pernah diberikan punishment, malah tetap dipercaya untuk menduduki posisi-posisi kunci. Tapi, yang paling menjengkelkan kader-kader eks kawan seperjuangan Mega ialah intervensi kuat Taufik Kiemas (TK) dalam kehidupan partai.

TK - melalui beberapa fungsionaris partai - kata mereka, selalu campur tangan dalam pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan gubernur karena kepentingan-kepentingan sempit. Tapi, ironisnya, di hampir semua daerah di mana mereka "bermain", calon PDIP kalah. Ini membuat massa PDIP marah.

"Point of no Return"

Setelah Kongres II, perseteruan antara Roy dan Mega berambah sengit dan mencapai tahap point of no return. Roy mungkin menganggap kepalang basah. Dia tahu persis siapa itu Megawati sebenarnya. Dia tahu persis apa "modal perjuangan" Mega pada tahap awal. Maka, ia tidak pernah takut. Menurut saya, jika Megawati nekad memecat Roy dkk., ini merupakan tindakan set-back dan akan menampar mukanya sendiri. Sebab kelompok Gerakan Pembaharuan PDIP cukup mengakar dan mempunyai pendukung besar di akar rumput.

Yang mengherankan ialah bergabungnya trio Roy-Arifin-Laksamana. Roy dan Arifin semula tidak sejalan. Dua tahun lalu sudah muncul dua kubu dalam PDIP, masing masing "kubu Jenggala" (Arifin) dan "kubu Tirtayasa" (Roy cs). Kelompok Jenggala dituduh hendak menggulingkan Mega, sedang kelompok Tirtayasa membela Mega. Kenapa sekarang Roy dan Arifin bisa bersatu? Itu pertanda, keduanya melihat PDIP dalam status "lampu merah" setelah Mega dipilih kembali sebagai Ketua Umum.

Laksamana Sukardi semula juga dikenal "orang Mega". Ia dekat dengan Ketua Umum, dekat dengan TK. Laks sering disebut-sebut salah satu "kasir PDIP" dalam Pemilu 2004. Orang seperti Laks, akhirnya pecah kongsi juga dengan Mega. Lalu, ke mana Kwik Kian Gie? Dalam kepengurusan Gerakan Pembaharuan PDIP, kita tidak membaca nama Kwik. Kenapa dia tidak bergabung dengan Roy-Arifin-Laksamana?

Perseteruannya dengan Laksamana, mungkin menjadi salah satu ganjelan Kwik untuk bergabung. Ketika menjabat Menteri Negara BUMN, kebijakan-kebijakan Laksamana sering dikecam Kwik sebagai Ketua Bappenas. Kwik yang berkata tanpa tedeng aling-aling bahwa PDIP merupakan partai yang paling korup. Megawati pusing menghadapi gerakan itu, sebab ia tahu yang bergabung dalam gerakan itu bukanlah sembarang kader. Mereka punya massa. Maka, PDIP terancam pecah, dan parah sekali perpecahannya!

Penulis adalah Pengajar FISIP Universitas Pelita Harapan.

-Sebagaimana dimuat dalam SINAR HARAPAN 14 April 2005-

Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/berita/0504/14/opi02.html

Kasus 27 Juli: MEGAWATI DISEBUTKAN TAHU RENCANA PENYERBUAN ITU

Cuplikan dari KOMPAS http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/29/0049523/megawati.disebutkan.tahu.rencana.penyerbuan.itu...

Kasus 27 Juli

Megawati Disebutkan Tahu Rencana Penyerbuan Itu...

Megawati mengetahui


Jatuhnya korban dalam peristiwa 27 Juli 1996 sebenarnya juga bisa dicegah apabila Megawati selaku Ketua Umum PDI menghendakinya. Karena, pada halaman 150, Tambunan menegaskan, Beberapa hari sebelumnya Megawati memberitahu para pimpinan Satgas, bahwa akan terjadi pengambilalihan paksa. Megawati menerima informasi itu dari seorang pejabat tinggi militer.

Pemaparan Tambunan (RO Tambunan) itu sejalan dengan pengakuan mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI DKI Jakarta Roy BB Janis. Saat memberikan testimoni pada peluncuran buku itu (buku RO Tambunan "Membela Demokrasi"), dia mengakui ditunjuk oleh Megawati sebagai penanggung jawab keamanan kantor DPP PDI. "Saya dua hari sebelumnya diberi tahu Ibu Megawati, akan ada penyerbuan ke kantor. Karena itu, penjagaan ditingkatkan," ujarnya. Dengan peringatan itu, dia selalu berjaga-jaga di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, hingga tanggal 27 Juli 1996 dini hari. Ia juga sempat berbincang-bincang dengan sejumlah anggota Brigade Mobil (Brimob), yang kala itu berjaga-jaga di sekitar Cikini. Ia meninggalkan kantor DPP PDI sekitar pukul 05.00.

"Saya pulang karena rasanya tidak mungkin ada pengambilalihan paksa pada pagi itu. Selain sudah pagi, masyarakat sudah beraktivitas, dan jalanan di depan kantor DPP PDI sangat ramai. Jadi, dalam pemikiran saya, tak mungkin ada penyerbuan itu," tutur mantan Ketua Fraksi PDI-P DPR itu. Akan tetapi, baru tiba di rumah, Roy mengakui ditelepon Megawati yang memberitahukan kantor DPP PDI diserbu massa. "Saya langsung kembali ke kantor DPP PDI," kata dia lagi.

Menurut Roy, sebenarnya sebagai Ketua Umum PDI, Megawati bisa menghindari jatuhnya korban dalam peristiwa 27 Juli itu apabila memerintahkan satgas dan massa meninggalkan lokasi itu. Karena, tidak mungkin mereka menghadapi "serbuan" aparat. Akan tetapi, Megawati ternyata lebih menitikberatkan pilihan politik daripada pilihan kemanusiaan.

Buku Membela Demokrasi juga menjadi tempat ungkapan kekecewaan Tambunan kepada Megawati. Pada halaman 172, ia menyatakan, Megawati tak sungguh-sungguh menegakkan kebenaran dan keadilan dalam peristiwa 27 Juli. Cukuplah orang sipil yang diadili dalam kasus itu. Bahkan, Megawati berusaha memberikan uang kepada Kelompok 124, korban serbuan ke kantor DPP PDI yang diadili, agar mereka tidak terus-menerus menuntut kelompok ABRI untuk diadili.

Roy Janis melalui komentarnya pada halaman 374 buku itu juga menuliskan, Mengenai penyelesaian kasus 27 Juli yang sempat dibuka lagi di DPR pada 2003, tetapi kemudian hilang begitu saja sampai sekarang, disebabkan juga karena sikap Mega sendiri yang tidak mempunyai untuk menyelesaikan kasus ini. Salah satu contohnya, Mega memilih gubernur yang terlibat langsung kasus 27 Juli. Mega sudah mengampuni pelaku....

Roy Janis "menunjuk" Sutiyoso, yang pada saat kasus 27 Juli terjadi, menjabat Panglima Kodam Jaya. Tahun 2002, Megawati merestui Sutiyoso menjadi calon gubernur DKI Jakarta untuk yang kedua kalinya. "Saat itu saya sempat bertemu dengan Pak Sutjipto (Sekjen PDI-P). Saya diminta menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta, mendampingi Sutiyoso. Rekomendasi DPP PDI-P sudah ada. Tetapi, saya tidak mau," ungkap Roy.

Tambunan juga menuliskan di halaman 163 bukunya, dia tahun 2002 ditelepon Sutiyoso dan diajak bertemu. Dalam pertemuan di kantor Gubernur DKI Jakarta, RO Tambunan diminta mendukung pencalonan kembali Sutiyoso. Tambunan tak memberikan jawaban. Namun, di surat kabar, Sutiyoso membantah telah bertemu Tambunan.

Dalam buku setebal 396 halaman itu, Tambunan juga menyebutkan sejumlah nama yang diduga terlibat kasus 27 Juli, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono dan Sudi Silalahi, yang proses hukumnya belum tuntas. Ia memang melontarkan sangkaan, yang diyakininya sebagai fakta dan sejarah. Tinggal kini menunggu jawaban dari mereka yang disebutkan itu melalui buku sehingga ada obyektivitas sejarah bagi generasi berikut

Partai Demokrasi Pembaruan

Nomor Urut Partai Peserta Pemilu 2009 : 16

Website : http://www.pdp.or.id

Visi

Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia berdasarkan Pancasila.

Tujuan

1. Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mendapatkan kekuasaan politik dengan cara konstitusional dan demokratis.

SATU TAWARAN PEMBARUAN

PARTAI Demokrasi Pembaruan atau PDP adalah salah satu partai politik baru yang akan meramaikan Pemilu 2009. Partai yang bisa disebut sebagai pecahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P itu mencoba menawarkan pembaruan partai politik.

PDP menentang oligarki dan feodalisme yang berkedok demokrasi. PDP menilai, saat ini reformasi dilakukan di berbagai bidang, tetapi justru belum dilakukan di bagian hulu, yaitu partai politik. Banyak yang memakai kata demokrasi, tetapi sesungguhnya ujung-ujungnya masih menerapkan feodalisme dan oligarki.

Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) PDP Roy BB Janis saat ditemui di Kantor PKN PDP, pekan lalu, menyampaikan gagasan itu.

Apa sesungguhnya yang mendorong Anda bersama PKN lain mendirikan PDP?

Dilihat dari sejarahnya, partai ini didirikan oleh eks PDI-P yang saat Kongres PDI-P di Bali awal tahun 2005 memiliki perbedaan pandangan tajam soal cara-cara berdemokrasi di dalam partai. Kami menilai, PDI-P sebagai partai modern masih menjalankan cara berdemokrasi bergaya lama yang ketinggalan zaman, yaitu memberi hak prerogatif yang bersifat mutlak kepada ketua umumnya dan sistem calon tunggal. Soeharto saja sebagai presiden sudah kita koreksi, tidak boleh mempunyai kekuasaan mutlak. Tetapi, di partai masih dipraktikkan.

Kami juga menginginkan ada evaluasi besar-besaran dalam Kongres karena PDI-P mengalami kekalahan beruntun, mulai dari pemilu DPR, pemilu presiden, dan juga pemilihan pimpinan MPR/DPR. Namun, Kongres tidak melakukan itu.

Eks PDI-P yang mendukung PDP antara lain Abdul Madjid, Noviantika Nasution, Laksamana Sukardi, Didi Supriyanto, dan Arifin Panigoro. Sebelum meninggal, Pak Roeslan Abdul Gani juga mendukung kami.

Lalu apa yang membedakan PDP dengan partai lain?

Salah satu kekhasan PDP dibandingkan dengan partai lain adalah struktur kepengurusannya yang bersifat kolektif, mulai dari tingkat nasional sampai desa. Tidak ada lagi pengurus yang mempunyai kekuasaan mutlak sendirian. Pimpinan Kolektif tingkat nasional berjumlah 35 orang, tingkat provinsi 27 orang, tingkat kabupaten/kota 23 orang, kecamatan 15 orang, dan kelurahan/desa 6 orang. Pimpinan Kolektif dipilih dalam konferensi sesuai tingkat masing-masing.

Proses pengambilan keputusan dalam Pimpinan Kolektif didasarkan pada sistem one man one vote. Tidak ada satu pun unsur pimpinan yang diberi hak veto. Semua garis kebijakan partai pun harus ditentukan melalui rapat pleno Pimpinan Kolektif. Jadi, saya ini suaranya hanya 1/35.

Pada awalnya, banyak ahli organisasi yang meragukan sistem ini. Tetapi, setelah dilaksanakan sekian lama, ternyata cukup efektif. Meskipun semua kebijakan partai ditentukan secara kolektif, implementasinya tetap bisa dilaksanakan dengan cepat karena ada Pelaksana Harian. Jalur eksekutif ini dipilih Pimpinan Kolektif setiap lima tahun sekali dan dievaluasi setiap tahun. Manfaat terbesar yang paling dirasakan adalah tidak ada lagi ketergantungan pada orang. Kita hanya bergantung pada sistem. Konon, banyak yang bergabung juga karena Pimpinan Kolektif ini.

Bukankah sebagai pecahan partai jarang yang mendapatkan suara besar?

Jawabnya gampang saja. PDI-P itu pecahan PDI. Partai Kebangkitan Bangsa itu pecahan Partai Persatuan Pembangunan. Jadi, teori itu tidak benar dan bisa dibantah.

Kecenderungan suara PDI-P yang naik dalam berbagai survei, hal itu juga lebih disebabkan buruknya kinerja pemerintahan. Dengan terungkapnya berbagai kasus korupsi belakangan ini, seperti diungkapkan Agus Condro, hal itu akan memengaruhi suara PDI-P. Demikian juga dengan kasus gas Tangguh.

Bagaimana dengan kasus korupsi yang melibatkan Koordinator PKN Laksamana Sukardi?

Laksamana memang berstatus tersangka. Tetapi, sesungguhnya unsur kerugian negara sudah sulit dibuktikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kejaksaan Agung. Karena itu, saya meminta agar kasus ini segera diselesaikan, jangan terus dijadikan untuk menyandera.

Dengan adanya kepengurusan yang kolektif, PDP juga masih tetap eksis. Hal ini juga tidak memengaruhi pendukung PDP, terbukti PDP lolos verifikasi dan semakin hari pendukungnya semakin bertambah.

Sebelum Pemilu 2009, PDP menargetkan bisa membentuk struktur partai sampai tingkat kelurahan dan desa yang apabila seluruhnya terisi berjumlah dua juta orang. Sampai saat ini kami juga telah mendata kartu tanda anggota sebanyak lima juta. PDP tidak akan langsung hebat, tetapi lebih bersih, lebih berkualitas. Masih butuh bukti. Lihat saja.

Sumber : http://www.pemiluindonesia.com/parpol/partai-demokrasi-pembaruan.html

Peluncuran Buku Roy B.B. Janis “Wapres: Pendamping atau Pesaing?”

Buku “Wapres: Pendamping atau Pesaing?” Sukses Diluncurkan, Roy Dinilai Politisi Yang Idealis

Rabu, 25 Juni 2008 19:40:34

Jakarta, (PDP). Peluncuran buku buah karya H Roy BB Janis, SH. MH yang juga Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PKN PDP) di Hotel Bumi Karsa Bidakara, Jakarta siang tadi pada pukul 14.00 WIB hingga selesai pada pukul 17.00 sukses dilaksanakan.

Peluncuran buku yang berjudul “Wapres Pendamping atau Pesaing? dihadiri tokoh nasional, sejarawan dan para politisi beken seperti, Aksa Mahmud, AM Fatwa (keduanya wakil ketua MPR RI), Des Alwi (Sejarawan),Halidah Hatta (Putri Bung Hatta, wakil presiden RI pertama. Para tokoh tersebut juga diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan seputar peran wakil presiden mulai dari Moh. Hatta sampai Jusuf Kalla.

Peluncuran buku Roy, juga dihadiri PKN PDP, Ir. H Laksamana Sukardi, KRHT H Didi Supriyanto, SH, Noviantika Nasution, dr Sukowaluyo Mintorahardjo, Petrus Selestinus, SH, Faturrahman, Mawinng Goso, Abdul Khalik Ahmad, Max Lau Siso, Potsdam Hutasoit dan Andi Mutazim. Tidak lupa pula tokoh nasionalis dan sesepuh PDP H Abdul Madjid yang terlihat masih kuat mengikuti acara dari awal sampai akhir.

Tampak juga, Jajaran pengurus PKP PDP DKI Jakarta, Zulkifli Ferry Nasution, Riyaldi Habib, Beny Sudjanto, Koesnadi, Kisman, M. Rafik, Fernando, Ria Subandria dan Fabian. Terlihat juga pengurus PKK Jakarta Selatan, Jakarta Timur berikut pengurus PK Kecamatan di masing-masing wilayah.

Buku dibedah oleh para pakar politik, Sukardi Rinakit, Eep Saefullah Fatah yang dipandu Efendi Ghazali, presenter terkenal di Republik BBM di salah satu stasiun televisi.

Sebelum memasuki sesi bedah buku, para tokoh politik secara bergiliran menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap gagasan brilian yang disajikan Roy BB Janis dalam buku itu. AM Fatwa misalnya, begitu terkesan dengan kharakter politik Roy yang dianggap mempunyai prinsip, idealisme dan komitmen yang tinggi.

“Saya anggap beliau punya komitmen terhadap idealisme yang diyakini. Karena komitmen dan kharakter, akhirnya Roy bisa bangkit dan mendirikan partai. Kharakter dan komitmen itu kemudian menimbulkan keberanian dan tekad yang kuat. Itu yang paling penting,”puji politisi yang berani bersebarangan dengan pemerintah sejak Orde Baru berkuasa ini.

Fatwa yang sudah mengetahui betul latarbelakang Roy yang sejak awal berjuang di PDI-P, kemudian berani berseberangan dengan kepemimpinan Megawati hanya karena mempertahankan prinsip dan idealismenya.

Sementara, Aksa Mahmud menyoroti peran wakil presiden lebih tepat sebagai pendamping yang dinamis. Wakil presiden, katanya, mempunyai peran yang sangat strategis dalam membangun negara. Karena itu, sangat tepat apa yang dikatakan Roy dalam bukunya bahwa jika peran presiden dan wakil presiden lebih efektif, maka keduanya harus dari satu partai yang sama.

Halidah Hatta pun mengakui bahwa peluncuran buku Roy ini bukan sekedar menghiasi khazanah intelektual di ranah politik, tapi buku yang banyak membahas peran dinamis wakil presiden itu setidaknya menjadi cerminan perpolitikan di Indonesia.

Usai acara sambutan, Roy menggunting pita sebagai tanda peluncuran buku dimulai Kemudian memberikan buku satu persatu kepada para tokoh politik termasuk Mbah Madjid dan Laksamana.

“Buku ini merupakan pengembangan skripsi saya pada tahun 1984 yang sekarang ini baru bisa diterbitkan menjadi sebuah buku,”ujar alumnus Universitas Indonesia ini sambil mengucapkan terima kasih kepada tim editor yang terlibat dalam penulisan.

Yang jelas gagasan dan pemikiran yang tertuang di dalam buku Roy itu, memberikan pembelajaran politik yang berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. (ga)

Sumber: http://www.pdp.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=2535